Rakyat Merdeka yaitu salah satu surat berita nasional Indonesia yang didirikan pada April 1999 di Jakarta. Surat laporan ini adalah butir dari Jawa Pos yang membuahkan ulasan pers sebanyak histori politik dan Sosial pertama sejak awal era reformasi di Indonesia. Koran ini meluhurkan buletin politik apabila suguhan utama dan mengatur lebih dari 150.000 eksemplar setiap harinya. Pada tahun 2005, Rakyat Merdeka Kelompok mengatur surat kabar daring yang dinamakan Rakyat Merdeka Online (rmco.id) yang berhasil mengukir 50 juta klik per bulan.
Peredaran surat kabar ini teristimewa berpusat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Palembang, Bandar Lampung, Banten dan seluruh di Kalimantan serta Malaysia.[2] Sejak tahun 2002, slogan harian https://rmco.id Rakyat Merdeka yang dulunya adalah "Apinya Demokrasi Indonesia" berubah menjadi "Political News Leader" yang mengandung arti bahwa harian ini ingin menjadi yang terdepan dalam siaran politik. Tidak cuma isu politik, harian Rakyat Merdeka juga melaksanakan ulasan pers hiburan dan sport serta telah berhasil dari hanya 12 halaman menjadi 20 halaman.[2]
Beberapa surat warta yang lain yang diterbitkan oleh Rakyat Merdeka merupakan Lampu Merah (pada tahun 2008 berubah menjadi Lampu Hijau), Banten Pos, Non Stop Bollywood, Haji, Satelit News, Tangsel Pos, Tangerang Pos, Lowongan Kerja (Loker), RM Books Publisher, dan Majalah Biografi Politik Rakyat Merdeka. Suatu partai politik merupakan penataan politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan maksud umum. Definisi lainnya ialah keluarga yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa pun di definisikan, perkumpulan Seangkatan orang-orang) yang seasas, Sejalan setujuan di bidang politik. Baik yang mengikuti partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok kompartemen partai yang Ternama Atau bisa pun pada partai massa, yaitu partai politik yang mendewakan kekuatan untuk kekuatan jumlah anggotanya. Niat bangsa ini yaitu untuk merebut kedaulatan politik dan menatah mahkota politik - Rata rata dengan cara konstitusionil - untuk lakukan kebijakan-kebijakan mereka.
Partai politik memiliki kemustajaban mendesak dalam kelanjutan demokrasi Indonesia. Hal itu sealiran dengan Undang Undang No.2 Tahun 2008 di Perkara 11 yang mengeja bahwa partai politik memiliki beberapa keefektifan diantaranya pendidikan politik bagi komponen dan masyarakat luas serta yang tidak tunduk darurat merupakan dalam usaha rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui prosedur demokerasi yang ada. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Didi sudiana di acara Forum Kenaikan Tekstur Demokrasi Pada Jurusan Lembaga Demokrasi. Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahann Umum (Ditjen Polpum) lewat Direktorat Politik Dalam Tanah itu digelar karena menonton pentingnya manfaat partai politik (parpol) tercantol Penanaman Di Indonesia penanaman partai politik sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) UU No.2 Tahun 2011 bernuansa derma keuangan dari APBN/APBD yang diberikan sebagai proporsional, mendapatkan partai politik yang menolong kursi di DPR RI/DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Penghitungannya taat jumlah perolehan suara sah," kata Didi. Menyambung petitih Tertera Laode Ahmad sebagai Direktur Politik Dalam Negara juga menyarankan bahwa saat ini, besaran moral pemberian keuangan parpol terbelah dalam tiga Ukuran Untuk tingkat umbilikus se gede Rp1000 per suara sah, tingkat distrik se gede Rp1200 per suara sah, dan tingkat kabupaten/kota sebesar Rp1500 per suara sah. Besaran sila donasi keuangan parpol tertera dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan lingkungan usai memahat syarat Menteri Dalam Lingkungan Laode serta mengingatkan tercantol pelaporan dan pertanggungjawaban sumbangan keuangan parpol. Sesuai Kegiatan 32 Permendagri 36 Tahun 2018 bahwa parpol wajib menasihati pemberitahuan pertanggungjawaban penerimaan dan ongkos sumbangan keuangan parpol yang awal dari APBN/APBD, paling lambat satu kalendar sudah tahun kiraan Bubar Arahan itu diserahkan ke Badan Penyidik Keuangan (BPK) Bagi parpol yang kesiangan mengilhamkan laporan pertanggungjawaban melintasi batas waktu atau tidak mendaulat sama sekali, dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi beragam tidak diberikan bantuan keuangan sampai surat pertanggungjawaban di terima dan diperiksa oleh BPK.
